Wakil Ketua PN Kabanjahe Paksakan Eksekusi Lahan Bersertipikat

By 07 Mar 2018, 10:00:01 WIBHukum

Wakil Ketua PN Kabanjahe Paksakan Eksekusi Lahan Bersertipikat

Keterangan Gambar : Sertifikat hak milik atasnama termohon eksekusi



Kabanjahe | Intipos.com - Dalam tenggang waktu yang sudah cukup lama sistem peradilan di Indonesia dipertanyakan apakah benar benar menciptakan Keadilan dan kepastian hukum secara sungguh sungguh, dan kepercayaan terhadap integritas dari Aparat Penegak hukum saat ini sudah sampai pada titik nadir, serta sistem hukum yag sudah patut untuk dianggap bermasalah. 

Kecurigaan ini mengusik terkait sistem hukum yang ada di Indonesia, dan mungkin berkaitan terhadap setiap Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang cenderung dan lebih sering membuat menjadi sangatlah rancu dan tidak memenuhi rasa Keadilan serta jauh dari kata Kepastian Hukum.

Pengertian Sertipikat Hak atas Tanah terdapat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 disebutkan : 

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah, dan tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan KEPASTIAN HUKUM dan PERLINDUNGAN HUKUM kepada Pemegang Hak atas Tanah agar memudahkan Pembuktian dirinya sebagai Pemegang Hak yang bersangkutan (vide : Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997). 

Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997). 

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997).  Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan :

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Putusan pengadilan dimaknai sebagai penyataan Hakim yang diucapkan dan ditetapkan didalam sidang pengadilan dan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan ataupun mengakhiri suatu perkara, yang nantinya juga bahwa isi ataupun Amar dari Putusan Pengadilan yang dijalankan haruslah sesuai dengan isi penetapan Amar dari Putusan Pengadilan yang sudah tertulis dan tercatat serta diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Putusan Pengadilan seharusnya memberikan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan Keadilan sudah seharusnya benar-benar mengetahui terkait dari duduknya suatu perkara, dan mengerti dengan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Menurut Termohon eksekusi terkait dengan bertolak belakangnya Amar putusan terhadap fakta - fakta persidangan, bukti - bukti yang terungkap didalam persidangan serta pertimbangan hukum didalam penilaian hakim didalam perkara Nomor 249/PDT/2014/PT-MDN sangatlah menciderai bentuk keadilan yang diakibatkan oleh tidak sempurnanya keputusan hakim dalam memutuskan perkara Perdata tersebut, hingga akhirnya sangat menyesatkan dan merugikan para pihak yang berperkara, serta tidak memenuhi rasa keadilan.

Dan Amar putusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis didalam salinan putusan yang diterima termohon eksekusi adalah Amar putusan yang diputuskan tanggal 12 januari 2014 oleh pengadilan tinggi medan, dan ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi medan tanggal 18 Agustus 2014, No. 249/PID/2014/PT-MDN, tegas termohon.

Contoh seperti dalam kerancuan proses perkara dan isi Amar putusan yang harus dilaksanakan, no 249/PID/2014/PT-MDN dengan no 249/PID/2014/PT-MDN, serta pemaksaan Eksekusi oleh ketua pengadilan Negri Kabanjahe terhadap lahan Bersertipikat (Surat Hak Milik) terhadap lahan (yang dianggap sebagai obyek perkara).

Didalam pertimbangan hukum putusan tersebut menjelaskan, bahwa sertipikat yang dimiliki oleh termohon Eksekusi dianggap benar dan tidak bermasalah, dan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedure didalam penerbitan sebagai Surat Hak Milik (SHM).

Akan tetapi wakil ketua Pengadilan Negri kabanjahe tetap bersikukuh akan Mengeksekusinya, dengan mengeluarkan surat Penetapan dari wakil Ketua Pengadilan Negri Kabanjahe tanggal 9 februari 2018 nomor : 13/Pdt.Eks/2017/21/Pdt.G/2013/PN-KBj. Seusai dengan Relas yang diterima oleh termohon eksekusi dari jurusita PN KBj tertanggal 6 maret 2018.

kan aneh begini kejadianya dan sertipikat saya itu juga Asli produk Negara, PN KBj sudah berat sebelah dan hakim memutus perkara ini tidak lagi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, serta patut kami duga mereka sudah menerima suap, kalau sudah begitu Mafia Peradilan sedang berkuasa di Pengadilan (PN Kbj) ini, jelas termohon eksekusi.

Ini sudah membuktikan bahwa betapa banyak hal yang menyimpang terkait perilaku Oknum - oknum Hakim, dan sangat mencoreng Realisme hukum dan Kepastian Hukum serta rasa Keadilan, mencoreng integritas institusi Badan Peradilan yang seharusnya dijunjung tinggi serta dapat dipercaya dan bersikap Adil, tutup termohon.

Hakim yang menangani perkara Perdata tersebut juga patut diduga tidak mempunyai cukup pengetahuan Hukum tentang masalah yang sedang ditanganinya, secara Normatif maka hal ini seharusnya tidaklah boleh terjadi, kejadian ini juga telah menunjukan bahwa Mafia Peradilan berkuasa di PN Kabanjahe, sertipikat yang sah atasnama termohon eksekusi dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten karo, dan itu adalah produk Negara yang dikangkangi oleh wakil ketua PN Kbj.

karena untuk memastikan duduknya suatu perkara, Hakim yang menangani perkara dapat memerintahkan seluruh pihak untuk menghadirkan ataupun menyediakan tenaga Ahli yang akan memberikan keterangan serta menjelaskan terkait pokok perkara di dalam Persidangan.

Hakim yang dengan sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar ataupun tidak semestinya patut nya agar diberikan sanksi keras hingga pemecatan dan hukuman Pidana juga, karena dengan adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan serta merugikan orang banyak serta Negara, ujar termohon eksekusi menambahkan.

Harus kita ingat dan perhatikan, bahwa Hakim di dalam mengimplementasikan kebebasanya juga ada batasanya, aturan-aturan hukum itu sendiri, serta Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, maka Kekuasaan Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang.

Para Hakim sangatlah diharapkan dalam setiap mengeluarkan putusannya, hakim harus selalu mempertimbangkan dan dapat memadukan kepastian hukum dan keadilan untuk bersama, serta yang memang sebagai mana seharusnya dan semestinya, dan masyarakat haruslah semakin peduli dan kritis dalam mananggapi setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan./Eddy Pranto Surbakti.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 3 Komentar untuk Berita Ini

Online Support (Chat)

Yudi Pratama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Silahkan lakukan penilaian untuk informasi yang kami sajikan
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang
  Buruk

Komentar Terakhir

  • online pharmacy canada

    http://canadiantrustmedpharmacy.com/ ...

    View Article
  • Coquitlam SEO

    Thank you for every other fantastic post. Where else may just anyone get that type ...

    View Article
  • canadian online pharmacies

    http://canadianhealthypharmacyrx.com/ ...

    View Article
  • canadian online pharmacy

    http://canadianonlinepharmacyelite.com/ ...

    View Article